Memantapkan Peran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dalam Pembangunan Pariwisata NTB Yang Berkelanjutan Melalui “Symbiotic Mutualism Approach Based A-B-G Perspective” Oleh : Abd. Gafur_S1 Akuntansi_Fakultas Ekonomi dan Bisnis_Universitas Mataram

Memantapkan Peran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dalam Pembangunan Pariwisata NTB Yang Berkelanjutan Melalui “Symbiotic Mutualism Approach Based A-B-G Perspective”

Oleh : Abd. Gafur_S1 Akuntansi_Fakultas Ekonomi dan Bisnis_Universitas Mataram
(JUARA I LOMBA ESSAY BANK BRI)

Pendahuluan

Jika menengok kondisi kekinian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), maka hal pertama yang mungkin ada dibenak semua orang adalah perkembangan pariwisatanya. Hal ini bisa dimaklumi, karena pemerintah daerah NTB saat ini sendiri telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu tonggak utama dalam perekonomian NTB atau dengan kata lain menjadi prioritas utama dalam program pemerintah daerah sekarang ini. Hal ini dapat terlihat dengan maraknya program-program pemerintah yang lebih menekankan pada sektor pariwisata. Dapat juga kita saksikan jika membuka data statistik Secara kumulatif, selama Januari–Desember 2013, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 8,80 juta kunjungan, yang berarti meningkat 9,42 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2012. Kenaikan jumlah kunjungan wisman ini terjadi di sebagian besar pintu masuk utama, dengan persentase kenaikan tertinggi tercatat di pintu masuk Bandara Internasional Lombok (BIL), Nusa Tenggara Barat sebesar 137,08 persen, diikuti Bandara Adi Sucipto, DI Yogyakarta 45,98 persen, dan Minangkabau, Sumatera Barat 34,69 persen. Sementara itu, jumlah.kunjungan wisman yang mengalami penurunan terjadi di enam pintu masuk dengan  penurunan tertinggi di Bandara Adi Sumarmo, Jawa Tengah sebesar 17,93 persen, dan terendah di Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta 1,42 persen ( Berita Resmi Statistik No. 12/02/Th. XVII, 3 Februari 2014).

Sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian, tentu pariwisata tidak bisa  terlepas dengan keberadaan sektor lainnya seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena adanya UMKM secara langsung atau tidak langsung memproduksi barang dan jasa yang berhubungan dengan pariwisata, seperti sektor restoran, rumah makan dan warung, sektor hotel non bintang, sektor travel biro, sektor angkutan wisata, sektor money changer, sektor atraksi budaya dan hiburan lainnya, sektor jasa peorangan, rumahtangga dan pramuwisata, dan lain sebagainya. Oleh karena itu terlihat jelas bahwa UMKM merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian NTB sekarang ini, khususnya sebagai penunjang sektor pariwisata.

Kementerian Koperasi dan UMKM juga menyatakan, jumlah UMKM di Indonesia kini mencapai 55,2 juta unit atau 99,98 persen dari total unit usaha Indonesia. Sektor ini telah menyerap 101,72 juta orang tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Deputi Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UMKM, Nedi Rafinaldi Halim mengatakan, sektor UMKM telah terbukti menopang perekonomian nasional, menyediakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Dari kutipan diatas menunjukan bahwa produsen tanah air sendiri sebagian besar merupakan pengusaha UMKM.

Akan tetapi, Sebagai sebuah sektor perekonomian yang terbilang ampuh dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM sendiri juga memiliki banyak kendala dalam perkembangannya, diantaranya adalah keterbatasan modal karena terkadang sulit memenuhi persyaratan akses pendanaan dan pinjaman serta kurangnya memperoleh informasi terkait kesempatan permodalan (Bapepam, 2011 : 2). Oleh karena itu untuk memperkuat daya saing UMKM jelas tidak mungkin kalau hanya berharap pada inisiatif dan niat baik UMKM sendiri, tetapi butuh sinergi dengan institusi lain utamanya adalah sentuhan mesra dari perbankan. Perbankan harus ikut aktif terlibat dalam skenario pemberdayaan UMKM di tanah air. Keterlibatan secara aktif itu misalnya bisa diwujudkan dengan kesungguhannya dalam menjalankan amanah yang digariskan oleh Bank Indonesia (BI) tentang kewajiban bank nasional untuk mengucurkan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) minimal 20% secara bertahap. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012 pada 21 Desember 2012 yang efektif pada tanggal tersebut. Intinya, bank nasional wajib menyalurkan kredit UMKM minimal 20% dari kredit produktif (kredit modal kerja dan kredit investasi) secara bertahap mulai 2013 hingga 2018. Hal itu dirinci dalam enam tahapan. Pada 2013 dan 2014, rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan sesuai kemampuan bank umum pada Rencana Bisnis Bank (RBB). Pada 2015, rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan paling rendah 5%. Berikutnya, rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan paling rendah 10% dan 15% masing-masing pada 2016 dan 2017. Pada 2018 dan seterusnya, rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan paling rendah 20% (Bappeda.jatimprov.go.id)

Aturan itu diterbitkan dengan pertimbangan bahwa UMKM memiliki peran yang strategis dalam struktur perekonomian nasional termasuk untuk mendukung pengendalian inflasi. Selain itu, aturan tersebut bertujuan untuk memperkuat peran UMKM dalam struktur perekonomian nasional. Hal senada juga pernah disampaikan oleh Sabirin (2001) menjelaskan bahwa untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor usaha kecil adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau.

Oleh sebab itu, perlu mengembangkan UMKM melalui peningkatan akses kredit atau pembiayaan dari perbankan pada segmen tersebut

 “Symbiotic Mutualism Approach ; BRI dan UMKM

Peran Perbankan Nasional dalam membangun ekonomi merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor. Dengan demikian, pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomian bergerak.

Namun sejatinya, sudah terdapat salah satu perbankan nasional yang cukup serius dan ampuh dalam menggarap potensi UMKM yang ada, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal ini terlihat dari suksesnya’ kiprah Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pemimpin pasar (market leader) kredit UMKM. Sehingga tidak heran BRI dikenal sebagai salah satu perbangkan terbaik yang mampu bersaing dalam industri nasional (Aviliani,2010). Dengan kantor BRI unit berjumlah 4.251 yang melayani jasa perbankan di rural area dan pulau terpencil untuk micro banking dan total jaringan online realtime BRI berkisar 3.450 unit yang telah online pun dimaksudkan untuk pelayanan masyarakat urban area dan sub urban. Kondisi ini memperlihatkan bahwa BRI adalah bank komersial yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah dari seluruh tingkatan. Hal ini tidak terlepas dari bidang pengembangan bisnis yang diterapkannya dalam mewujudkan corporate performance excellence untuk menghadapi persaingan global.

Kinerja yang kuat tersebut merupakan hasil nyata dari strategi yang diterapkan selama tahun 2013, antara lain dengan memperkuat fokus pada segmen UMKM dengan tetap mengedepankan kebijakan prudential banking, memperluas jaringan unit kerja dan e-channel, serta melakukan pengembangan e-banking, termasuk juga produk dan layanan berbasis IT lainnya yang menghasilkan fee based income, demikian disampaikan Muhamad Ali, Sekretaris Perusahaan BRI, dalam siaran pers, Rabu (22/1/2014). (umkmcentre.narotama.ac.id) Nasabah UMKM BRI per Desember 2013 mencapai 8 juta orang. Meningkat dari Desember 2012 yang tercatat 6,8 juta orang, atau naik 18,6%, dengan outstanding pinjamannya yang ikut naik dari Rp 260,42 triliun menjadi Rp 320,4 triliun. Begitupun penyaluran KUR BRI yang saat ini terbesar di antara bank penyalur KUR lainnya. Hingga 31 Desember 2013, posisi KUR BRI sudah menembus Rp 87 triliun, dengan jumlah debitur mencapai 9,2 juta nasabah. Sementara nasabah KUR BRI yang bermigrasi ke kredit komersial telah berjumlah lebih dari 850 ribu debitur dengan plafon pinjaman mencapai Rp 13,6 triliun. 

Namun berita baik ini, jangan sampai melengahkan BRI sendiri untuk terus mampu meningkatkan inovasi dalam pelayanannya. Hal ini guna mengantisipasi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Menurut Sofyan Basir, Direktur Utama BRI, perdagangan bebas dalam MEA 2015 merupakan tantangan tersendiri bagi industri perbankan nasional. "Sebab dari 600 juta populasi penduduk ASEAN, separuhnya ada di Indonesia," kata Sofyan di Jakarta, Rabu, (26/3). Sehingga kondisi ini membuat Indonesia menjadi pasar paling menarik di kawasan ASEAN, termasuk bagi kalangan industri perbankan. Sehingga bank-bank asing negara tetangga akan makin banyak memasuki pasar Indonesia.

Oleh karena itu untuk memperkuat ketahanan diri dalam menghadapi persaingan di MEA 2015 nantinya, BRI tentu diharapkan terus memperkuat sinergitas yang kuat dengan sektor UMKM, sehingga BRI tetap memperlihatkan keberpihakannya pada rakyat miskin (pro poor), membuka lapangan kerja (pro job) serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita (pro growth). Dengan penguatan ini menunjukkan bahwa kebijakan BRI mampu mendukung program nasional yang pada gilirannya akan memberikan dampak yang cukup baik bagi BRI sendiri, terutamnya terpeliharanya pangsa pasar yang loyal sehingga berdampak pada peningkatan DPK BRI kedepan. Adanya proses sinergitas yang saling menguntungkan ini (simbiotic mutualism approach) tentu diharapkan akan menjadi alternaitif yang baik dalam menunjang perekonomian daerah khususnya di NTB

Sebagai salah satu sektor yang diharapkan untuk mempu memperkuat  perekonomian. BRI tentu tidak bisa berjalan sendiri tanpa melakukan sinergitas yang kuat dengan lembaga-lembaga lainnya. Seperti Pemerintah (goverment), Universitas (Akademisi), dan pihak pebisnis (Business). Maka dari itu perlu adanya penanaman peran yang cukup baik untuk bisa ikut andil dalam ketiga sektor tersebut (A-B-G Perspective). Akademisi berperan sebagai pemasok knowledge dan pengembang teknologi, bisnis atau pihak industri berperan sebagai lokasi dan pengguna teknologi, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator yang memungkinkan interaksi antara pengembang teknologi dan pengguna teknologi. Dalam kenyataan yang terjadi di Indonesia, pernah adanya implementasi model Triple helix (sinergitas hanya pada ketiga sektor :pemerintah, akademis, bisnis) di negara kita banyak mengalami hambatan, dimana telah diidentifikasi beberapa persoalan utama yang mendasari terjadinya hambatan tersebut di antaranya adalah keberadaan dan peran lembaga intermediasi sangat minim, padahal kita ketahui bersama bahwa perannya sangat vital, yaitu memfasilitasi dan sebagai penghubung antara pengembang teknologi (akademisi) dengan pengguna teknologi (industri/bisnis). Oleh karena itu, peran dari lembaga perbangkan mutlak dilakukan

Namun tidak bisa dipungkiri, menjalin dan menyeimbangkan peran perbangkan dari ketiga pihak yaitu akademisi, pemerintah dan pebisnis ini bukanlah hal mudah. Diperlukan upaya yang berkesinambungan dan dinamis, sehingga setiap pihak diharapkan selalu open-minded dan berusaha melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Ketiga pihak tidak dapat bergerak sendiri, oleh karenanya diperlukan kerjasama yang sinergis dan seimbang

Kesimpulan

Singkatnya, UMKM adalah salah satu motor pengerak ekonomi di NTB. UMKM penting dilindungi dan dikembangkan lebih besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penguatan UMKM mutlak dilakukan sebelum diberlakukannya AEC 2015. Kita ingin melihat UMKM NTB mampu menjadi tuan di negeri sendiri dan menjadi tamu terhormat di negeri orang. Dalam penguatan UMKM tersebut, pihak perbangkan memegang peranan vital dalam mendukung kelangsungan UMKM, utamanya dalam penyaluran dana sebagai stimulus dalam operasionalnya. Namun selain itu juga perbankan diharapkan tidak hanya memberikan intensif dalam kucuran dana, namun juga memberikan inovasi educasi atau pelatihan terhadap UMKM dalam bersaing dalam tataran global nantinya. Inovasi-inovasi ini dapat berjalan dengan baik, manakali BRI mampu menempatkan perannya pada ketiga sektor penting seperti Pemerintah (goverment), Universitas (Akademisi), dan pelaku bisnis (Business).