Rabu, 16 November 2016

KORUPSI, MAHASISWA, dan MENTORING AGAMA (Juara III Opini Anti Korupsi SOMASI NTB 2014)



Korupsi, Mahasiswa, dan Mentoring Agama
Oleh :

Abd. Gafur_abd.ghafur@unram.ac.id_082339512016


Indonesia boleh bangga sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, dan budaya. Mungkin juga bangga akan kemajuan peradaban masa lalunya. Tapi kini tidakkah ada hal baru atau prestasi yang pantas kita banggakan?  Salah satu prestasi sesungguhnya bagi bangsa Indonesia adalah bila bangsa Indonesia mampu memberantas korupsi di negeri tercinta ini.
Indonesia sendiri termasuk negara dengan budaya timur. Timur adalah tempat matahari terbit, hari yang tak pernah gelap karena cahaya selalu menerangi. Di mana budaya timur selalu lebih terang dibanding budaya barat tempat matahari terbenam. Di mana moral dan etika adalah harga diri tertinggi seorang timur. Itu secarik filosofi yang pernah disampaikan dalam film Shanghai Noon (2000). Namun filosofi tinggal filosofi, kini hanya menjadi sepenggal kalimat yang sudah tak berlaku di negeri yang mengaku berbudaya timur ini. Kecerahan mulai luntur bahkan mungkin matahari sudah tak mampu terbit dari timur. Perbuatan, tingkah laku, penyimpangan-penyimpangan semakin membuat gelap batang hari. Mungkin jika Ibu Kartini masih hidup sampai sekarang, Ia akan menyesal karena telah membuat buku berjudul habis gelap terbitlah terang. Karena pada kenyataannya sekarang habis gelap bukan malah terbit terang tapi semakin terbit gelap.
Munculnya statement pesimis di atas, tersebab melihat fenomena sosial yang telah terindikasi oleh penyimpangan yang banyak  berhamburan sekarang ini. Dan seakan fenomena ini menjadi sebuah pengungkap wajah aslinya negeri ini. kita mulai dengan kata korupsi yang sudah tak asing lagi dalam prilaku bangsa kita, para koruptor yang semakin kaya raya, pendidikan seperti anak tiri yang ditelantarkan, kemiskinan yang tak kunjung mereda bagai segerombol lalat yang dibiarkan hinggap di gundukan sampah, agama adalah topeng yang menjijikkan, hukum seperti selimut yang diperjualbelikan, uang adalah tuhan, kejujuran seperti suatu keajaiban dalam negeri dongeng, dan ketika KUHP sudah diartikan “Kasih Uang Habis Perkara”.
Maka tidak heran jika fenomena di atas diikuti dengan banyaknya ungkapan miris yang keluar dari sebagaian besar orang. Katanya tanah ini tanah surga. Katanya negara ini sudah merdeka. Katanya negara ini negara hukum. Kenyataannya tanah ini memang tanah surga untuk kalangan elit, untuk korupsi sebanyak mungkin sangat mudah. Negara ini memang sudah merdeka, merdeka untuk mereka yang berharta. Merdeka untuk koruptor, namun belum merdeka untuk para maling sandal di kampung. Negara ini memang negara hukum bagi rakyat miskin bersalah yang tak mampu membayar hukum, bagi para maling kelas teri hukum mungkin masih berlaku. Namun hukum tak berlaku bagi yang mampu membeli hukum.
Jika ditelusuri lebih jauh lagi, kasus korupsi di Indonesia seakan tidak ada habisnya. Berita tentang korupsi sudah menjadi tontonan wajib setiap hari disemua stasiun televisi lokal, nasional, maupun berita internasional. Prilaku korupsi ini seakan menjadi penyakit kronis yang perlahan menggerogoti jantung bangsa Indonesia. Menghancurkan aspek kehidupan dari segala arah. Dia muncul menjadi iblis yang haus dengan dahaga keserakahan. prilaku korupsi ini datang mengahampiri siapa saja. Bagi yang kuat imannya akan bertahan. Namun, bagi yang lemah imannya akan jatuh dan terperangkap dalam lubang korupsi itu.
            Dan jika kita analogikan korupsi layak disandingkan dengan narkoba. Sekali mencoba akan ketagihan dan akhirnya akan ketergantungan. Korupsi menawarkan kemewahan duniawi sesaat yang menggiurkan. Maka tidak heran, jika sekarang kita melihat begitu banyak pejabat yang terjerat dalam kasus korupsi, walupun dalam hati kita bertanya “ untuk apa mereka melakukan korupsi ? uang banyak, pangkat bagus, rumah mewah ?”. Tentu saja semua ini berawal dari hasrat yang tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilki. Selalu merasa kekurangan walaupun telah memiliki segalanya.
Memang kita harus amini, sikap egois dan rakus merupakan dosa asal atau fitrah manusia, di dalamnya terkandung benih-benih megalomania yang bila dibiarkan tumbuh, akan berkembang menjadi perilaku yang tercela dan semakin kronis. Dari situlah penyakit menahun yang disebut korupsi terlahir. Suatu penghianatan yang menciderai kehidupan sosial, utamanya kesucian akan aspek perpolitikan. Sehingga tidaklah heran jika mereka yang terdzalimi beranggapan bahwa politik adalah barang paling kotor, kepongahan yang mengorbankan manfaat bersama untuk kepentingan sebagian orang atau golongan. Korupsi memecah belah, menimbulkan keadaan tidak stabil dan mengkhawatirkan, membuat orang apatis kepada penderitaan saudara setanah airnya, kehilangan rasa peka karena keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan pertimbangan pribadi tanpa memperhitungkan akibatnya bagi publik.
Wabah korupsi memang telah menjamah seluruh elemen. Banyak  pejabat publik yang notabene diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya dari masyarakat,menegakkan undang-undang dan bertindak jujur dalam pemerintahan. Tetapi kebanyakan mereka lupa diri bahwa mereka adalah milik publik, dan kemudian berbalik menganggap publik sebagai musuh.
Permasalahan korupsi di Indonesia sudah sangatlah dahsyat sehingga dibutuhkan usaha yang sangat revolusioner untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, Adami Chazawi mengemukakan bahwa sebagai kejahatan yang tergolong extraordinary crime, tindak pidana korupsi jelas memerlukan extraordinary measure / extraordinary enforcement (penanganan yang luar biasa) (Chazawi, 2008).
Dampak Korupsi
Jika berbicara mengenai dampak, maka tidak lain yang akan kita bicarakan adalah mengenai dampak negatif yang akan ditimbulkan. Dalam posisinya, rakyatlah yang akan menerima porsi paling banyak akan dampak negatif tersebut, bagaimana tidak ? dengan pendapatan yang sangat rendah, mereka harus menyisihkan pendapatannya untuk disetorkan dalam bentuk pajak dengan harapan akan memproleh pengembalian dalam bentuk pelayanan yang memadai. Sungguh imajinasi yang mulia bagi kalangan tak berada. Namun seorang koruptor tidak akan pernah menyadari kerja keras ini. yang penting dapat uang, maka selesai sudsah.
Dalam hal dampak ini, akan lebih komplit jika kita melihat paparan bapak Sudjana (2008) yang mengungkapkan dampak korupsi adalah dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi kewibawaan pemerintah, memangkas pendapatan negara, melemahkan keamanan dan ketahanan negara, merusak mental pribadi masyarakat, serta mengurangi nilai hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, korupsi merupakan suatu tindakan kriminal yang merugikan masyarakat dan negara sehingga perlu upaya pemberantasan secara komprehensif dan sistematis.
Koruptor, Tikus Kantoran berkeliaran
Mungkin bukan uangkapan umum lagi jika para koruptor sering diasosiasikan sebagai seekor tikus. Seekor binatang yang dalam kehidupan sehari-hari sangat dekat namun sering menimbulkan masalah.  Maka tidaklah berlebihan jika sebagian orang mengatakan negeri ini sudah seperti kebun binatang dikarenakan banyak tikus-tikus masyarakat yang berkeliaran. Hampir setiap bulan ada saja nama-nama baru yang diberitakan. Mulai yang tinggal di gedung parlemen. Di kantor menteri, gubernur, dan bupati. Di kantor pajak dan pengadilan. Di markas kepolisian. Di rumah ibadah. Di perguruan tinggi hingga sekolah balita. Serta di jantung birokrasi setiap organisasi. Jika kita mengingat kembali tikus-tikus  yang pernah berkeliaran di Indonesia, maka kita akan mendengar nama-nama seperti “Izederik Emir Moeis (Anggota DPR), Murdoko (Ketua DPRD Jawa Tengah), Riza Kurniawan (Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah), Iqbal Wibisono (Mantan Anggota DPRD Jawa Tengah), Yohanes Eluay (Ketua DPRD Kabupaten Jayapura), Zulklifi Shomad (Mantan Ketua DPRD Kota Jambi), Aries Marcorius Narang (Ketua DPRD Palangkaraya), Sukarni Joyo (Anggota DPRD Kutai Timur), Andi Irsan Idris Galigo (Anak Bupati Bone/Anggota DPRD Bone), Angelina Sondakh (Anggota DPR), H. Zahri (Swasta, Direktur PT Langgam Sentosa, Ketua DPRD Pelalawan), Muhammad Faizal Aswan (Anggota DPRD Riau), M. Dunir (Anggota DPRD Riau), Taufan Andoso Yakin (Wakil Ketua DPRD Riau), E. Suminto Adi (Mantan Kasi Pelayanan Nasabah Bank Jatim, Anggota DPRD Mojokerto), Wisnu Wardhana (Ketua DPRD Surabaya), Zulkarnaen Djabar (Anggota Banggar, Anggota Komisi VII), Afit Rumagesan (Ketua DPRD Fakfak), Sumartono (Anggota DPRD Semarang), Agung Purno Sarjono (Anggota DPRD Semarang), Andi Alfian Malaranggeng (Menteri Pemuda dan Olahraga), M. Nazaruddin (Anggota DPR), (Guritno, 2012).

2
Lalu pertanyaannya, siapa yang tak kenal mereka? Mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat, tapi diam-diam menjadi penjahat. Mereka, para tikus kantoran yang harus diruntuhkan.
 Korupsi terjadi dimana-mana, selama ada manusia disana. Tabiat manusia ketika memiliki kesempatan, kekuasaan, jabatan dan niat untuk melakukan sesuatu maka akan serta merta dilakukan sesuai keinginan. Pribadi seseorang lebih banyak mempertimbangkan keuntungan dan mengabaikan kerugian yang ditimbulkan oleh apa yang dikerjakan. Mungkin saja ini dampak dari pendidikan ekonomi yang mengatakan : “ mengeluarkan modal sedikit untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.
Pencegahan korupsi yang merajalela ini perlu dilakukan dengan segera dan komprehensif, dari berbagai arah, secara serentak dan konsisten, serta sejak sedini mungkin. Dalam hal pendidikan antikorupsi haruslah dilaksanakan secara utuh, selain mengandung telaah berbagai disiplin lain, perlu melibatkan komponen psikologi yang cukup besar. Kejujuran, moralitas, kebaikan, nilai benar-salah, dan tanggung jawab sosial perlu ditelaah dalam konteks berbeda-beda agar anak sedini mungkin paham situasi ideal dan situasi riil yang sering berbeda dengan yang ideal, tetapi tetap mampu memisahkan dengan tajam mana yang pada dasarnya salah maupun benar. Kasus-kasus nyata sehari-hari dari yang sederhana hingga yang kompleks perlu didiskusikan. Misalnya, mencontek itu, dengan alasan apa pun, tetap merupakan tindakan yang salah. Menolong teman mencuri barang karena sangat butuh uang tetap hal buruk. Sangat berbahaya bila yang mengucapkan slogan antikorupsi malah sangat piawai melakukannya. “Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan membabat rumput karena memberantas korupsi layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat” (Prof. Romli Atmsasmita, S.H., LL.M. : Sekitar Masalah Korupsi).
Segala permasalahan ini, apabila ditarik suatu benang merah, maka akan ditemukan sebuah konklusi logis, yaitu tidak adanya seorang inisiator yang mampu menghidupkan dan menjalankan roda organisasi dan secara persusasif mengajak pemuda-pemuda potensial di lingkungannya. Karena sejatinya, status keanggotaan pasif dan prinsip kerja swadaya yang seperti dua mata pedang ini mampu dijadikan sebuah loyalitas dan militansi terhadap organisasi, dengan syarat ada seorang inisiator yang mumpuni. Dan mahasiswa adalah kuncinya, rahasia tersembunyi di balik permasalahan ini. Mengapa mahasiswa? Mahasiswa merupakan pemuda terdidik dengan tingkat pendidikan yang sampai jenjang perguruan tinggi, memiliki kemampuan hampir mencapai tingkat kemahiran pada bidangnya, idelologi dan idealisme yang terpegang dengan kuat serta setiap ucapan yang didasarkan pada rasionalitas dan kebenaran. Mahasiswa dengan segala abilitasnya seharusnya mampu menjadi inisiator untuk menghidupkan kembali oragnisasi strategis Karang Taruna, terutama mahasiswa dengan label aktivis yang sudah penuh pengalaman dalam menjalankan roda organisasi.
Solusi Korupsi
Berbicara Anti korupsi, berarti membahas tentang segala bentuk penyimpangan dalam segala persepsi, solusi efektif dan efisien. Mengatasi korupsi tidak bisa hanya diatasi dengan spanduk, baliho, iklan-iklan, KPK, dan semua sarana yang manusia buat tanpa harus melibatkan agama dalam mensolusikannya. Penyimpangan perilaku seseorang dalam melakoni jabatan yang sedang diemban mengantarkan kebobrokan suatu lembaga dan merebaknya korupsi dalam segala lini yang ada Solusi strategis mengatasi para wakil rakyat dan pejabat ditataran pemerintahan, lembaga sosial, dan lembaga pendidikan adalah dengan memperbaiki orang-orang yang berperan paling banyak disetiap tempat-tempat yang memiliki peluang untuk korupsi. Sebagai contoh, Recruitment pegawai baru didasari dengan bidang masing-masing dan profesionalisme kerja bukan karena keluarga atau karena uang yang ditawarkan kepadanya.
Bersihkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam profesi yang digeluti, dari jabatan tinggi, dan hinakan para koruptor dikhalayak ramai. Ketegasan secara menyeluruh dan pendidikan dini dengan pendekatan agama serta diaplikasikan dengan bukti keteladanan. Tegas tidak pandang jabatan, uang, golongan, status dan semua yang menghalangi untuk dijerat hukum. Ketegasan kepada segelintar orang-orang lemah, teraniaya, dan rakyat jelata menyebabkan kekacauan dimana-mana akibat Undang-Undang dikalahkan Amplop. Para penerus bangsa yang akan menggantikan orang-orang yang sudah terlanjur tercemari, harus dipersiapkan pola pikir, Visi, Misi, Orientasi dan Motivasi agama yang diyakini. Sehingga menghasilkan para pembaharu dalam semua kerusakan yang telah terjadi Kondisi sekarang tidak mungkin langsung dibersihkan dengan tindakan secara otoriter dan sepihak. Langkah efektif dan efisien harus segera ditanamkan sejak dini sebelum terkontaminasi virus-virus korupsi. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah pembinaan dan pendidikan calon-calon penerus yang akan menggantikan para koruptor. Pendidikan yang dibutuhkan untuk para pengganti mereka yang rusak pemikirannya dan tujuan hidupnya adalah pemahaman agama. Agama merupakan sarana pencegah dan pengobat paling efektif dan efisien.
Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa gerakan mahasiswa 1998 mampu menggulingkan diktator kepemimpinan tiga dekade sang aktor utama orde baru yang syarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang disebabkan pada krisis moneter yang memiskinkan segala lini kehidupan rakyat Indonesia. Peranan mahasiswa sebagai upaya mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan tidak hanya dilakukan pada era orde baru, suatu kedigdayaan dalam orde lama yang memberi semangat merontokkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang bersarang pada kepemimpinan Soekarno tidak terlepas peran mahasiswa dalam pencetusan tritura yang akhirnya lahirlah orde baru.
Mengapa Harus  Mahasiswa ?
Empat belas tahun sudah negeri ini bertransformasi menuju era reformasi menggantikan orde baru yang sudah tiga puluh dua tahun lamanya menguasai bangsa Indonesia. Namun suksesi dari orde baru ke era reformasi tidaklah seindah yang dibayangkan, karena dalam suksesi tersebut nilai KKN utamanya korupsi mendorong pengkerdilan pola pikir masyarakat yang berimplikasi acuhnya masyarakat akan permasalahan bangsa. Namun harapan masih ada, ketika melihat angka yang tercantum dalam Indeks Presepsi Korupsi tersebut sudah seharusnya kita tidak merasa kerdil dan sepatutnya optimis dalam memperjuangkanm semangat antikorupsi.
Salah satu harapan yang dimiliki Indonesia ialah urgensinya keberadaan peran mahasiswa dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah khususnya di bidang pemberantasan korupsi. Peran mahasiswa dalam hal pemberantasan korupsi juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan, terutama mahasiswa merupakan kaum akademis sebagai insan yang memiliki keunggulan intelektual karena itu merupakan modal dasar kredibilitas intelektual. Selain itu, secara sosial politik, mahasiswa merupakan bagian dari rakyat, bahkan ia merupakan rakyat itu sendiri. Mahasiswa tidak boleh menjadi entitas teralienasi di tengah masyarakat sendiri. Ia dituntut untuk melihat, mengetahui menyadari, dan merasakan kondisi riil masyarakatnya yang hari ini sedang dirundung krisi multidimensional. Kesadaran ini harus teremosionalisasikan sedemikian rupa sehingga tidak berhenti dalam tataran kognitif an sich, tapi harus terwujud dalam bentuk aksi advokasi. Dalam tataran praksis, aksi advokasi ini sering bersinggungan dengan ketidakadilan dan otoriterianisme kekuasaan. Menantang memang, namun disitulah jiwa kemahasiswaan seseorang teruji (Indra Kusumah, 2007: 16).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi (Poerwadarminta, 2005:375). Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan keerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.
Korupsi dan mahasiswa memang secara langsung tidak menjadi ikatan, karena korupsi identik dengan kekuasaan, suatu kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, terlebih kekuasaan itu tidak limitatif. Mahasiswa yang masih menduduki usia pendidikan tidak mempunyai kekuasaan dengan sistem pemerintahan,  tetapi pola kekuasaan sudah dialami mahasiswa pada masanya dengan berbagai organisasi kemahasiswaan yang berada pada intra kampus atau ekstra kampus yang merupakan miniatur dari pemerintahan.“Eine grosse Epoche has hat das Jahrhundert geboren. Aber der grosse Moment findetein kleines Geslecht” (Sebuah zaman besar dalam abad ini telah lahir. Tetapi masabesar ini menemukan jiwa yang kerdil) – Mohammad Hatta (Untuk Negeriku).
Refleksi sumpah pemuda dilanjutkan peringatan kisah paling heroik tanggal 10 November dapat menjadi menjadi refrensi sebagai momentum kelahiran pemuda yang kritis saat ini. Sejarah yang telah terukir di masa lalu harus mulai diukir lagi untuk meneruskan ukiran indah cerita mahasiswa di masa lalu. pemuda yang dengan potensi besarnya masih terlelap dalam tidurnya sehingga harus segera dibangunkan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) seperti yang diberitakan Kompas hari Senin (28/10/2013) menunjukkan kelompok usia produktif berusia 15-65 tahun meningkat 17,1 persen dalam waktu 15 tahun  ke depan. Sensus BPS tahun 2010 mencatat, penduduk Indonesia kelompok 0 sampai 14 tahun sebesar 28,8 persen dan mereka yang berumur 15 sampai 39 tahun sebesar 32,3 persen. Jadi lebih dari 60 persen dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia berumur di bawah 40 tahun. (majalahganesha.com) .  
Secara kuantitas, itulah gambaran besarnya jumlah pemuda Indonesia. Lalu, secara kualitas potensi pemuda Indonesia meliputi idealisme, daya kritis, dinamisme, kreativitas serta fisik yang prima. Ketika semua potensi itu, baik kualitas maupun kuantitas mampu disinkronisasi dan diberdayakan, maka “raksasa” yang sedang tertidur itu akan segera bangun.Pemuda dengan berbagai karakter, kemampuan dan latar belakang merupakan sumber daya manusia yang sangat besar dan strategis bagi keberlangsungan peralihan tongkat estafet kepemimpinan dan perjuangan dalam membangun bangsa dan negara di masa depan. Meskipun demikian, kuantitas yang besar dari generasi muda dapat menjadi senjata makan tuan apabila tidak mendapatkan pembinaan dan pengembangan yang terencana dan terarah.
Perlunya Wadah Pembinaan Mahasiswa
            Pembinaan dan pengembangan terencana mutlak diperlukan untuk mempersiapkan dan memberdayakan mahasiswa sebagai lokomotif perjuangan. Sehingga tercipta iklim yang dinamis dan produktif. Selain itu, diwajibkan pula adanya afirmasi tentang pemantapan eksistensi, fungsi dan urgensi wadah kemahasiswaan. Wadah kemahasiswaan diperlukan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan generasi muda yang akan menetaskan generasi muda yang potensial serta ideal yang memiliki kemampuan mumpuni dan produktivitas tinggi dalam kontribusi pembangunan bangsa. Seiring berkembangnya waktu, sering kali kita sudah melihat banyaknya wadah kepemudaan extra kampus yang telah berkembang, meliputi KNPI, Karang Taruna, dan berbagai bentuk peguyuban lainnya. Sedangkan pada tataran mahasiswa juga terdapat berbagai organisasi kampus seperti BEM, ormawa dan UKM lain.sehingga ini adalah modal besar yang seharusnya digunakan dalam wadah ideal dalam membangun pergerakan mahasiswa
            Secara kuantitas, jumlah mahasiwa hanya 13,28 persen dari jumlah pemuda seusianya. (bps.go.id) Fakta ini mengindikasikan urgensi yang begitu besar agar mahasiswa diberdayakan sehingga siap untuk berkontribusi nyata kepada masyarakat. Akan tetapi, masih banyak mahasiswa yang masih bersembunyi dalam zona nyaman dan enggan untuk keluar untuk menuntaskan tugasnya sebagai agent of initiation. Mahasiswa memiliki ranah-ranah strategis sebagai tempat berkontribusi untuk menginisisasi dan menghidupkan lingkungan masyarakat. Ketika tidak mampu menciptakan suatu kontinuitas, maka cukup menjadi inisiator lalu memberdayakan pemuda sekitar untuk menjalankan organisasi dan secara periodik memantau kondisi dan keberjalanan organisasi hasil inisisasi. Mungkin inilah salah satu amanat suci Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai ejawantah pengabdian kepada masyarakat.
Karakter ideal memandang masalah dengan hakekat manusia sejati tidak seperti orang pada umumnya. Menelusuri pokok permasalahan untuk meningkatkan produktifitas dan peran serta di dalam masyarakat. Terkadang terasa asing disebabkan beban yang ditanggung oleh seseorang yang memiliki karakter ideal demi terciptanya lingkungan yang kondusif. Pribadi ideal tidak luput dari perkara remeh yang menghanyutkannya untuk meninggalkan perkara yang lebih besar. Namun mampu memamfaatkan setiap momentum untuk berbuat kebaikan dan memperbaiki keadaan
Mahasiswa dalam tataran normatifnya memang secara langsung tidak terkait dengan korupsi, karena korupsi erat kaitannnya dengan kekuasaan, kekuasaan yang dimaksudkan adalah kekuasaan yang berada pada ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam struktur organisasi, mahasiswa memainkan peran miniatur negara yang berada pada chapter kampus yang oleh karenanya kekuasaan sebagai pemimpin suatu organisasi dapat dijadikan pembelajaran untuk tidak menggunakan kekuasaan secara absolut dan menyalahgunakan wewenang sebagai diskresi untuk menjadikan komoditi dalam penyelenggaraan miniatur negara.
Mahasiswa merupakan usia muda Mempunyai potensi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita bangsa indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, untuk itu aktualisasi pemuda merupakan harapan besar Indonesia. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 mendefinisikan Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
Di awal perjuangan bangsa Indonesia, seorang Mohammad Hatta yang pada saat itu berumur 26 tahun berhasil melawan ketidakadilan Belanda melalui pleidoi/pembelannya yang berjudul Indonesie Vrij (Indonesia Merdeka), betapa tajamnya tulisan pembelan Mohammad Hatta yang ditujukan untuk melawan kolonialisme Belanda terhadap Indonesia. Pada era reformasi tahun 1998, mahasiswa yang pada saat itu garda utama dalam menolak keberlanjutan orde baru memberikan dasar perjuangan berupa penggerakan aksi massa guna mengakhiri aksi kedigdayaan orde baru. Orde baru yang pada saat itu terkenal represif terhadap siapa saja mengkritik pemerintahan, tetapi begitu lemah people power mulai beraksi menggugat orde baru bersama kroni-kroninya. Saat ini, mahasiswa sebagai agent of change perlu suatu gerakan baru yang berbasiskan pada kapasitas intelektual mahasiswa guna mengimplementasikan nilainilai tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat).
Dinamakan Intellectual Movement (gerakan intelektual), karena pada basisnya gerakan ini didasari penanaman nilai-nilai akademisi yang diilhami dalam tri dharma perguruan tinggi. Gerakan intelektual ini juga merupakan modal pergerakan mahasiswa dalam ikut berpartisipasi menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan dampak positif bagi pergerakan mahasiswa, salah satunya adanya kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat yang tertuangkan secara eksplisit dalam pasal 28 a-j UUD NRI Tahun 1945. Adanya pengakuan akan HAM memberikan juga kesempatan terbukanya pintu-pintu demokrasi yang selama orde baru terkunci rapat, sehingga terjadi reformasi dalam aspek struktur, substansial, dan kultural dalam diri pemerintah
Terbukanya pintu demokrasi berbanding lurus dengan diversifikasi gerakan mahasiswa khususnya yang berbasiskan gerakan intelektual, yaitu: 1. Adanya legalitas pembentukan naskah akademik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi previlige/keistimewahan akan pembentukan naskah akademik yang diberikan oleh undang-undang tersebut jarang sekali digunakan para mahasiswa untuk berpartisipasi dalam menciptakan peraturan perundangundangan yang ideal. Jadi, sungguh sayang sekali apabila kesempatan emas ini disia-siakan, apalagi naskah akademik merupakan roh/nyawa dari latar belakang dibentuknya undang-undang tersebut. 2. Ikut serta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), guna melaksanakan norma transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, biasanya Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan RDPU yang dihadiri oleh siapa saja. Bisanya RDPU dilakukan untuk membahas suatu Rancangan Undang- Undang (RUU), selain itu masyarakat juga bisa memberikan pendapat mengenai pembahasan yang terdapat dalam RUU, sehingga RUU yang nantinya akan disahkan dalam undang-undang mampu mengakomodir semua kepentingan. 3. Pengajuan uji materiil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi faktanya pengujian materiil ini justru lebih sering diajukan oleh koruptor yang lebih dikenal dengan fenomena Corruptor Fights Back guna mengerdilkan semangat antikorupsi dengan menjudicial review UU KPK. Maka sudah seharusnya, mahasiswa juga harus memanfaatkan momentum uji materiil kepada MK guna membatalkan norma hukum yang tidak sesuai dengan tujuan negara.  4. Kajian, kajian atau yang lebih sering disebut dengan mimbar intelektual ini hendaknya dilakukan di tempat berkumpulnya mahasiswa. Lembaga pergerakan mahasiswa menyediakan fasilitas untuk menyampaikan pendapat dan mempersilahkan mahasiswa untuk berbicara dan menyatakan pendapat dalam suatu forum terkait dengan wacana gerakan. 5. Community Development (Comdev), Comdev/Pembangunan komunitas merupakan aplikasi dari nilai ketiga tri dharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Yang mana pembangunan komunitas dalam masyarakat ini bertujuan sebagai upaya pencerdasan kepada masyarakat guna menghilangkan sikap acuh masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat utamanya memberikan harapan itu masih ada. 6. Aksi Massa, aksi lebih popular dikenal dengan demonstrasi ialah sarana komunikasi politik untuk mensosialisasikan sebuah tuntutan atau wacana yang digulirkan. Biasanya aksi massa disertai dengan orasi dan juga penyebaran pernyataan sikap secara tertulis (Indra Kusumah, 2007: 50).
Bagaimanapun juga penggunaan aksi massa ialah optimum remedium atau sebagai obat/solusi terakhir ketika semua gerbang demokrasi/hak menyatakan pendapat telah terkunci rapat oleh penguasa. Di masa depan peran mahasiswa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya menjadi aktivis pemberantas korupsi yang lebih popular disebut sebagai fenomena Student Fight Back. Negeri ini tidaklah kerdil, negeri ini tidaklah bermental kerdil, dan negeri ini tidak pernah acuh terhadap perjuangan bangsanya, karena selama mahasiswa konsisten mengawal cita-cita bangsa ini, maka koruptor akan menjerit ketakutan berhadapan dengan sang agent of change. Bangsa ini ibarat rumah bagi rakyatnya, yaitu rumah tumpah darah Bangsa Indonesia. “You can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me – (Merry Riana)”.
Pergerakan di bawah nauangan Mentoring agama mahasiswa
Kapabilitas dan elektabilitas pemimpin dimasa depan dapat dilihat dari mahasiswa saat ini, suatu keniscayaan biologis adanya regenerasi dari generasi tua ke generasi muda untuk meneruskan estafet kepemimpinan bangsa dan negara Indonesia. Mahasiswa yang merupakan tokoh pembaharu bangsa dimasa depan akan menghadapi suatu problemik jika dalam kepribadiannya tidak mencerminkan adanya jiwa yang menjunjung supremasi hukum, persamaan kedudukan dalam hukum (equal before the law),  dan menghargai hak asasi manusia sebagai perwujudan dari ciri-ciri negara hukum.  Sejarah kepemimpinan dimasa lalu bisa dijadikan cemin untuk penumbuhan karakter pemuda dalam pencegahan dan pemberantas Korupsi agar Indonesia yang lebih berkarakter.
Pak Soekarno pernah bilang “seribu orang tua hanya bisa bermimpi tapi satu pemuda bisa mengubah dunia”. Inilah ungkapan sakral yang terucap dari bibir seorang Ir. Soekarno tentang bagaimana kekuatan dan potensi pemuda Indonesia. Kata “pemuda” memang seharusmya terkonotasi dengan sangat indah terhadap kepahlawanan, patriotisme, keberanian dan kecerdasan. Bukan seperti dewasa ini, hal sebaliknya yang justru terjadi, kata pemuda memberikan arti terhadap westernisasi, hedonisme, hura-hura dan hal lain yang syarat akan makna negatif. Ungkapan ini tentu sangat beralasan dan rasional apabila melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini. Narkoba, minuman keras, seks bebas, kekerasan bahkan kriminalitas menjadi realita kehidupan pemuda di masa yang seba instan ini. Hal ini pun belum mencakup produktivitas dan prestasi serta kontribusi pemuda dalam membangun masyarakat yang masih sangat rendah.
Polemik yang terjadi pada mahasiswa Indonesia menjadi hambatan untuk mewujudkan cita-cita luhur founding father bangsa Indonesia,  terlihat dari pergeseran peran mahasiswa yang berdasar pada das sollen (harapan) yaitu sebagai agent of change (agen perubahan), social control (kontrol sosial) dan agent of development ( agen pemerintahan) tetapi pada das sein (kenyataan) menjadi sosok yang mempunyai perilaku konsumtif, mengutamakan westernisasi, kepentingan pribadi diatas kepentingan kelompok, termasuk rendahnya moral sehingga terwujudnya mengambil hak orang lain yang memunculkan rekayasa sosial berupa penanaman nilai-nilai korupsi.
Karakter ideal dengan anti korupsi memiliki hubungan yang erat dengan agama. Batasan-batasan yang digariskan oleh setiap agama merupakan faktor pencegah korupsi yang paling efektif. Semua agama melarang tindakan korupsi dalam segala bentuk yang menimbulkan kerugiaan orang lain. Peran karakter ideal adalah memiliki daya kompetitif yang sehat dan selalu menghindari tindakan yang mengantarkannya jatuh dalam kehinaan
Pergeseran peran mahasiswa dalam mencintai bangsa dan negara Indonesia menimbulkan polemik berupa keinginan atau hasrat untuk menikmati kemerdekaan dengan cara yang tidak sesuai aturan yang berlaku, termasuk korupsi. Mahasiswa yang berkarakter sebagai seorang pemimpin yang mewujudkan good governance tidak dimulai dengan pembelajaran korupsi seperti berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum sebagai contoh menggunakan uang organisasi untuk keperluan pribadi, mencontek ketika ujian, memberikan gratifikasi kepada dosen untuk mendapatkan nilai semester.
Kutipan kalimat dalam trilogi otobiografi Bung Hatta mendeskripsikan bahwasanya zaman yang besar akan berhadapan pada suatu penyakit pengkerdilan jiwadan mental bangsa. Bagaimana tidak?, bangsa ini telah diracuni dengan segudang pesimisme dimulai dari tata kelola pemerintahan hingga mentalitas penegakan hukum bangsa Indonesia. Kerdilnya jiwa kebangsaan ini tidak terlepas dari permasalahan korupsi yang semakin hari semakin membuat pesimis mental bangsa akan pembangunan nasional Indonesia. Jangankan untuk memberantas korupsi, di negeri ini ada anggota wakil rakyat yang juga ikut aktif memperjuangkan kegiatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tidak salah jika Guru Besar Hukum Tata Negara Deny Indrayana mengatakan dalam karyanya Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor, konon ada suatu negeri para Mafioso, yang mana di negeri tersebut melakukan tindakan korupsi ialah tindakan lazim/legal dan hampir semua orang melakukannya secara telanjang kasat mata. Dan konon di negeri itulah para koruptor hidup dipuja-juga bagaikan dewa. Walaupun berada di negeri bak sarang koruptor, keoptimisan jiwa bangsa yang beradab haruslah tetap dijunjung.
Maka sebagai seorang yang digadang-gadang sebagai generasi perubah peradaban  maka sudah menjadi keharusan bagi mahasiswa memiliki keteladanan yang baik pula. Sangat tidak etis ketika kita memiliki cita-cita tinggi dalam mengubah peradaban masyarakat yang masih amburadul mejadi peradaban yang baik, sedangkan kita sebagai pelaku tidak memperbaiki diri. Namun harapan tersebut mungkin masih terasa berat direalisasikan mengingat sampai saat ini, masyarakat masih mengenal mahasiswa sebagai sosok yang sering bertindak di luar hukum, melakukan aksi demontrasi yang tidak sedikit disertai dengan aksi aksi anarkis, pengerusakan dimana-mana, berorasi dengan kata-kata kotor dan masih banyak lagi yang harus diintropeksi oleh mahasiswa itu sendiri
Dengan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan sebuah upaya intervensi
guna meningkatkan konsep diri mahassiswa melalui teman sebaya. Salah satu program intervensi yang dapat dilakukan melalui peran teman sebaya adalah dengan proses mentoring. Santrock (2007) di dalam bukunya yang berjudul Adolescence mengatakan bahwasanya mentoring merupakan program yang cocok dalam pembentukan karakter dan pendidikan bagi para remaja. Selain hal tersebut, Agustiani (2006) menambahkan cara lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konsep diri pada remaja agar menjadi lebih positif adalah dengan
meningkatkan nilai-nilai religiusitas remaja. Oleh karena itu, dengan kombinasi
antara mentoring dengan penanaman nilai religiusitas diharapkan dapat semakin
memperkuat konsep diri remaja menjadi lebih positif, yakni melalui mentoring
Agama Islam.
Mentoring merupakan bimbingan yang diberikan melalui demonstrasi, instruksi, tantangan dan dorongan secara teratur selama periode waktu tertentu.
Mentoring biasanya dilakukan oleh individu yang lebih tua untuk meningkatkan
kompetensi serta karakter individu yang lebih muda. Selama proses ini berlangsung, pementor dan mentee mengembangkan suatu ikatan komitmen bersama. Di samping itu, relasi dari mentee ke pementor juga melibatkan karakter
emosional yang diwarnai oleh sikap hormat, setia, dan identifikasi (Santrock, 2007).
Dalam Islam, kata mentoring lebih dikenal dengan istilah halaqah atau
usroh. sebuah istilah yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran Islam.
Mentoring dilaksanakan pada kelompok kecil individu yang secara rutin mengkaji
ajaran Islam. Jumlah peserta dalam kelompok kecil tersebut berkisar antara 3-12
orang. Mereka mengkaji Islam dengan kurikulum tertentu. Biasanya kurikulum
tersebut berasal dari lembaga yang menaungi kegiatan mentoring tersebut (Satria,
2010). Mentoring yang dilakukan secara rutin sepekan sekali akan membentuk
hubungan yang baik antara sesama anggota kelompok mentoring. Pola pendekatan
teman sebaya yang diterapkan menjadi program ini lebih menarik, efektif serta
memiliki keunggulan tersendiri (Rusmiyati, 2003). Selain penyampaian materi
tentang Islam, sasaran dan fokus materi juga harus disesuaikan dengan kondisi
mahasiswa agar nilai-nilai dalam mentoring tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pentingnya kegiatan mentoring ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwasanya remaja yang bergabung dalam kelompok-kelompok
mentoring lebih cenderung memiliki konsep diri yang tinggi dan lebih terdidik. Sebab dalam prosesnya para partisipan yang tergabung didalamnya mempraktikkan keterampilan interpersonal dan membantu individu dalam menjalani peran sebagai orang dewasa (Santrock, 2007). Pola teman sebaya yang dibangun dalam proses mentoring memunculkan sebuah harapan bagi peserta mentoring untuk membentuk persahabatan yang kuat.Dalam hal ini, pemasukan nilai agama ke dalam pemikiran mahasiswa merupakan hal yang logis dilakukan. Agama yang diyakini membawa kemaslahatan jika dikombinasikan dengan semangat yang menggebu-gebu akan melahirkan suatu ide yang tidak hanya didasarkan cit-cita dengan iming-iming nafsu belaka, namun lebih dari itu, agama akan membawa pemikiran yang melahirkan cita-cita yang lebih mulai yang disertai dengan proses pencapaian yang mulia pula.
            Maka sudah sangat jelas jika, mentoring agama mahasiswa adalah salah satu strategi yang dapat diterapkan guna membangun kesadaran mahasiswa sekaligus sebagai penghimpun kekuatan besar mahasiswa yang dikombinasikan dengan nilai-nilai agama. Kepercayaan masyarakat diharapkan akan kembali kepada mahasiswa ketika melihat mahasiswa dapat menyuarakan aspirasi mereka dengan tata cara yang baik dan santun. Masyarakat akan lebih menghormati mahasiswa sebagai seorang yang berpendidikan tinggi tatkala keteladanan ada dalam mahasiswa itu sendiri. dan memang itu bukanlah retorika belaka. Melalui peran agama juga, masyakarat akan lebih dekat dengan mahasiswa, karena bukan rahasia umum lagi jika dalam sejarahnya, suatu peradaban dapat berubah karena telah diintervensi oleh nilai-nilai keagamaan. Jika dianalogikan juga, Ia seperti mata uang yang tetap laku dijual dimanapun kita berada, karena semua orang khususnya di indoensia yang mayoritas Islam ini sudah mengenal apa itu islam. Maka itu akan menjadi peluang besar dalam membangun kekuatan tersebut. Jika hal ini bisa terealisasi, maka kekuatan masyarakat sebagai pemberi kekuatan baru bagi mahasiswa dapat dimungkinkan akan terjadi. Dan bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika simbiosis mutualisme antar mahasiswa dan masyarakat dapat terbangun sedemikian rupa.
Sebagai penutup, penulis mengutip suatu hadist yang erat sekali kaitannya dengan kondisi saat ini, “Ketahuilah bahwasanya pada setiap tubuh ada segumpal daging. Jika daging itu baik, akan baiklah seluruh anggota tubuhnya. Namun apabila dia rusak maka akaan rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati.”(HR. Bukhari dan Muslim)

PERAN AKTIF PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN IPTEK UNTUK INDONESIA YANG BERDAYA SAING TINGGI (Juara 1 Lomba essay KSI-As-Sirraj FT Univ.Mataram Th.2013 )



PERAN AKTIF PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN IPTEK UNTUK INDONESIA YANG BERDAYA SAING TINGGI
(Abd.Gafur_abd.ghafur@unram.ac.id_082339512016)

Sampai saat ini Indonesia masih setia menyandang gelar negara berkembang. Sebuah sebutan yang diperhalus dari asal kata negara miskin. Memang tidak bisa dipungkiri, walaupun Indonesia memiliki sumber daya yang begitu melimpah ruah, serta keanekaragaman hayati yang tersebar dimana-mana, namun sampai saat ini status sebagai negara miskin masih melekat di Indonesia.

Indonesia sebenarnya merupakan negara yang memiliki posisi strategis di tengah perkembangan dunia. Sumber daya alam ( SDM ) dengan populasi yang cukup besar menjadi peluang dan aset besar dalam pembangunan. Posisi Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata dengan segala potensi yang dimilikinya. Namun kekuatan ini tentu perlu ditunjang dengan kualitas SDM dan teknologi yang memadai. Banyak negara mencapai kemajuan dan kemakmuran karena mengandalkan sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif untuk dapat meningkatkan daya saing negara dan mencapai kemandirian bangsa. Salah satu contoh adalah Jepang. Dengan mengandalkan keunggulan sumber daya manusianya, negara ini menjadi produsen otomotif dan elektronika terkemuka di dunia. Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, sepatutnya mengikuti jejak yang ditempuh oleh Jepang dan juga negara industri baru seperti Korea Selatan. Bangsa di negeri gingseng ini dengan tekad dan kerja kerasnya belakangan ini berhasil menyamai Jepang, yakni bangsa yang pernah menjajahnya, dalam hal otomotif dan dan produk elektronika dan telekomunikasi.

Ada beberapa faktor yang menjadi parameter kemajuan dari negara-negara maju, namun mungkin sampai sekarang Indonesia belum bisa memperhatikan secara serius variabel utama ini. Variabel-variabel utama ini antara lain, pendidikan dan teknologi. Pendidikan adalah salah satu wadah yang digunakan suatu negara dalam mengembangkan sumber daya manusianya. Sedangkan teknologi merupakan suatu penunjang yang sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu negara. Tanpa teknologi sudah barang tentu suatu negara akan mengalami kesulitan dalam hal mengani permasalahn yang ada dalam negaranya, apalagi jika suatu negara melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain, maka peran teknologi sangatlah diperlukan.

Pendidikan dan teknologi merupakan dua sektor sektor penting yang dinamis, selalu berubah, menyesuaikan, dan akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang tertuang dalam UU 18 tahun 2002, Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan. Bangsa di Nusantara ini berpotensi mengembangkan warisan seni dan budaya dan juga pemanfaatan sumberdaya hayati yang menjadi kekuatan utama. Namun yang masih disayangkan adalah pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari masih cenderung tradisional dan kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh rillnya dapat terlihat dalam bidang pertanian, masih banyak ditemukan masyarakat yang menggunakan alat-alat tradisional dalam pengolahan lahannya. sehingga tidak heran jika produk-produk pertaniaan indonesia, jarang sekali terlihat di luar negeri karena memang kualitasnya kalah saing dengan produk negara lain.

Perkembangan teknologi dunia sekarang ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan Indonesia, baik dalam skala mikro maupun secara makro. Sehingga diperlukan penanganan yang serius dari pemerintah dalam hal mengantisifasi kemungkinan yang akan terjadi. Tidak ada jalan bagi pemerintah selain mengikuti alur perkembangan dunia, jika tidak ingin tersingkir dari persaingan dunia layaknya hutan rimba. Siapa yang paling kuat, maka dialah yang akan bertahan.
Pemerintah memang sudah mendirikan suatu komite nasional yang khusus menangani permasalahan dalam bidang pendidikan dan teknologi. Namun dalam pelaksanaan peran idealnya tersebut, pemerintah cenderung masih statis dalam menanganinya. Kebanyakan yang tampak akhir-akhir ini adalah peperangan memperoleh pengaruh diantara pejabat pemerintah dalam masyarakat. Sehinga tidak heran jika bangsa ini lebih memfokuskan dirinya terhadap demokrasi yang sebatas hanya memperebutkan kekuasaan.

Jika belajar dari pengalaman India, sebuah negara yang ketika tahun 2001 masih tergolong sebagi negara yang padat penduduknya dengan tingkat kemiskinan dan pengguran yang tinggi, bahkan kesejahteraan masih di bawah Indonesia. Namun demikian komitmen yang tinggi pemerintah nasional India untuk mendorong kemajuan dan pemnfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegarannya, hasilnya kini laju perekonomian india
meningkat secara signifikan, bahkan India menjadi salah satu raksasa asia yang dipridiksikan akan bersaing dengan dominasi China. .

Indonesia sebenaranya tidak kalah kreatifnya dengan negara-negara lain. Namun dalam hal mengimplementasikan ide-ide kreatif itu ke dalam sektor industri sangat jarang sekali terlihat karena terbatasnya dukungan pemerintah. Memang sudah banyak terlihat sekolah maupun perguruan tinggi yang berbasis teknologi yang didirikan oleh pemerintah, namun apalah artinya jika hanya didirikan tanpa dilengkapai fasilitas penunjang yang lebih modern. Memang teknologi bukan satu-satunya solusi permasalahan perkembangan bangsa Indonesia, namun lebih tepatnya adalah teknologi adalah salah satu solusi dan sarana yang tepat dalam mencapai kemajuan. Oleh karena itu pemerintah sebagi penggerak dalam bidang kebijakan harus lebih agresif lagi dalam melihat permasalah yang ada sekarang ini.

Ilmu pengetahuan dan teknologi terbukti meningkatkan perkonomian di india, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan tarap pendidikan, dan terbukti mampu turut serta memperbaiki berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu antisipasi serta penanganan serius dari pemerintah dalam perkembangan Indonesia sangatlah diperlukan. Penanganan itu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan fungsi-fungsi sekolah maupun perguruan tinggi yang berbasis teknologi dan dibarengi dengan penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung yang lebih modern. Sehingga harapan untuk memunculkan benih-benih masyarakat yang berkompeten dalam teknologi bisa tercapai.

NB : Daftar pustaka sengaja tidak disertakan.
Mohon tidak meng copy-paste tulisan tanpa izin penulis sebelumnya ya :) 

Senin, 14 November 2016

Memantapkan Peran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dalam Pembangunan Pariwisata NTB Yang Berkelanjutan Melalui “Symbiotic Mutualism Approach Based A-B-G Perspective” Oleh : Abd. Gafur_S1 Akuntansi_Fakultas Ekonomi dan Bisnis_Universitas Mataram





Memantapkan Peran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dalam Pembangunan Pariwisata NTB Yang Berkelanjutan Melalui “Symbiotic Mutualism Approach Based A-B-G Perspective”
Oleh : Abd. Gafur_S1 Akuntansi_Fakultas Ekonomi dan Bisnis_Universitas Mataram
(JUARA I LOMBA ESSAY BANK BRI)

Pendahuluan
Jika menengok kondisi kekinian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), maka hal pertama yang mungkin ada dibenak semua orang adalah perkembangan pariwisatanya. Hal ini bisa dimaklumi, karena pemerintah daerah NTB saat ini sendiri telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu tonggak utama dalam perekonomian NTB atau dengan kata lain menjadi prioritas utama dalam program pemerintah daerah sekarang ini. Hal ini dapat terlihat dengan maraknya program-program pemerintah yang lebih menekankan pada sektor pariwisata. Dapat juga kita saksikan jika membuka data statistik Secara kumulatif, selama Januari–Desember 2013, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 8,80 juta kunjungan, yang berarti meningkat 9,42 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2012. Kenaikan jumlah kunjungan wisman ini terjadi di sebagian besar pintu masuk utama, dengan persentase kenaikan tertinggi tercatat di pintu masuk Bandara Internasional Lombok (BIL), Nusa Tenggara Barat sebesar 137,08 persen, diikuti Bandara Adi Sucipto, DI Yogyakarta 45,98 persen, dan Minangkabau, Sumatera Barat 34,69 persen. Sementara itu, jumlah.kunjungan wisman yang mengalami penurunan terjadi di enam pintu masuk dengan  penurunan tertinggi di Bandara Adi Sumarmo, Jawa Tengah sebesar 17,93 persen, dan terendah di Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta 1,42 persen ( Berita Resmi Statistik No. 12/02/Th. XVII, 3 Februari 2014).

Sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian, tentu pariwisata tidak bisa  terlepas dengan keberadaan sektor lainnya seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena adanya UMKM secara langsung atau tidak langsung memproduksi barang dan jasa yang berhubungan dengan pariwisata, seperti sektor restoran, rumah makan dan warung, sektor hotel non bintang, sektor travel biro, sektor angkutan wisata, sektor money changer, sektor atraksi budaya dan hiburan lainnya, sektor jasa peorangan, rumahtangga dan pramuwisata, dan lain sebagainya. Oleh karena itu terlihat jelas bahwa UMKM merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian NTB sekarang ini, khususnya sebagai penunjang sektor pariwisata.

Kementerian Koperasi dan UMKM juga menyatakan, jumlah UMKM di Indonesia kini mencapai 55,2 juta unit atau 99,98 persen dari total unit usaha Indonesia. Sektor ini telah menyerap 101,72 juta orang tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Deputi Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UMKM, Nedi Rafinaldi Halim mengatakan, sektor UMKM telah terbukti menopang perekonomian nasional, menyediakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Dari kutipan diatas menunjukan bahwa produsen tanah air sendiri sebagian besar merupakan pengusaha UMKM.

Akan tetapi, Sebagai sebuah sektor perekonomian yang terbilang ampuh dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM sendiri juga memiliki banyak kendala dalam perkembangannya, diantaranya adalah keterbatasan modal karena terkadang sulit memenuhi persyaratan akses pendanaan dan pinjaman serta kurangnya memperoleh informasi terkait kesempatan permodalan (Bapepam, 2011 : 2). Oleh karena itu untuk memperkuat daya saing UMKM jelas tidak mungkin kalau hanya berharap pada inisiatif dan niat baik UMKM sendiri, tetapi butuh sinergi dengan institusi lain utamanya adalah sentuhan mesra dari perbankan. Perbankan harus ikut aktif terlibat dalam skenario pemberdayaan UMKM di tanah air. Keterlibatan secara aktif itu misalnya bisa diwujudkan dengan kesungguhannya dalam menjalankan amanah yang digariskan oleh Bank Indonesia (BI) tentang kewajiban bank nasional untuk mengucurkan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) minimal 20% secara bertahap. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012 pada 21 Desember 2012 yang efektif pada tanggal tersebut. Intinya, bank nasional wajib menyalurkan kredit UMKM minimal 20% dari kredit produktif (kredit modal kerja dan kredit investasi) secara bertahap mulai 2013 hingga 2018. Hal itu dirinci dalam enam tahapan. Pada 2013 dan 2014, rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan sesuai kemampuan bank umum pada Rencana Bisnis Bank (RBB). Pada 2015, rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan paling rendah 5%. Berikutnya, rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan paling rendah 10% dan 15% masing-masing pada 2016 dan 2017. Pada 2018 dan seterusnya, rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan paling rendah 20% (Bappeda.jatimprov.go.id)

Aturan itu diterbitkan dengan pertimbangan bahwa UMKM memiliki peran yang strategis dalam struktur perekonomian nasional termasuk untuk mendukung pengendalian inflasi. Selain itu, aturan tersebut bertujuan untuk memperkuat peran UMKM dalam struktur perekonomian nasional. Hal senada juga pernah disampaikan oleh Sabirin (2001) menjelaskan bahwa untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor usaha kecil adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau.
Oleh sebab itu, perlu mengembangkan UMKM melalui peningkatan akses kredit atau pembiayaan dari perbankan pada segmen tersebut
 “Symbiotic Mutualism Approach ; BRI dan UMKM

Peran Perbankan Nasional dalam membangun ekonomi merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor. Dengan demikian, pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomian bergerak.

Namun sejatinya, sudah terdapat salah satu perbankan nasional yang cukup serius dan ampuh dalam menggarap potensi UMKM yang ada, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal ini terlihat dari suksesnya’ kiprah Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pemimpin pasar (market leader) kredit UMKM. Sehingga tidak heran BRI dikenal sebagai salah satu perbangkan terbaik yang mampu bersaing dalam industri nasional (Aviliani,2010). Dengan kantor BRI unit berjumlah 4.251 yang melayani jasa perbankan di rural area dan pulau terpencil untuk micro banking dan total jaringan online realtime BRI berkisar 3.450 unit yang telah online pun dimaksudkan untuk pelayanan masyarakat urban area dan sub urban. Kondisi ini memperlihatkan bahwa BRI adalah bank komersial yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah dari seluruh tingkatan. Hal ini tidak terlepas dari bidang pengembangan bisnis yang diterapkannya dalam mewujudkan corporate performance excellence untuk menghadapi persaingan global.

Kinerja yang kuat tersebut merupakan hasil nyata dari strategi yang diterapkan selama tahun 2013, antara lain dengan memperkuat fokus pada segmen UMKM dengan tetap mengedepankan kebijakan prudential banking, memperluas jaringan unit kerja dan e-channel, serta melakukan pengembangan e-banking, termasuk juga produk dan layanan berbasis IT lainnya yang menghasilkan fee based income, demikian disampaikan Muhamad Ali, Sekretaris Perusahaan BRI, dalam siaran pers, Rabu (22/1/2014). (umkmcentre.narotama.ac.id) Nasabah UMKM BRI per Desember 2013 mencapai 8 juta orang. Meningkat dari Desember 2012 yang tercatat 6,8 juta orang, atau naik 18,6%, dengan outstanding pinjamannya yang ikut naik dari Rp 260,42 triliun menjadi Rp 320,4 triliun. Begitupun penyaluran KUR BRI yang saat ini terbesar di antara bank penyalur KUR lainnya. Hingga 31 Desember 2013, posisi KUR BRI sudah menembus Rp 87 triliun, dengan jumlah debitur mencapai 9,2 juta nasabah. Sementara nasabah KUR BRI yang bermigrasi ke kredit komersial telah berjumlah lebih dari 850 ribu debitur dengan plafon pinjaman mencapai Rp 13,6 triliun. 

Namun berita baik ini, jangan sampai melengahkan BRI sendiri untuk terus mampu meningkatkan inovasi dalam pelayanannya. Hal ini guna mengantisipasi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Menurut Sofyan Basir, Direktur Utama BRI, perdagangan bebas dalam MEA 2015 merupakan tantangan tersendiri bagi industri perbankan nasional. "Sebab dari 600 juta populasi penduduk ASEAN, separuhnya ada di Indonesia," kata Sofyan di Jakarta, Rabu, (26/3). Sehingga kondisi ini membuat Indonesia menjadi pasar paling menarik di kawasan ASEAN, termasuk bagi kalangan industri perbankan. Sehingga bank-bank asing negara tetangga akan makin banyak memasuki pasar Indonesia.

Oleh karena itu untuk memperkuat ketahanan diri dalam menghadapi persaingan di MEA 2015 nantinya, BRI tentu diharapkan terus memperkuat sinergitas yang kuat dengan sektor UMKM, sehingga BRI tetap memperlihatkan keberpihakannya pada rakyat miskin (pro poor), membuka lapangan kerja (pro job) serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita (pro growth). Dengan penguatan ini menunjukkan bahwa kebijakan BRI mampu mendukung program nasional yang pada gilirannya akan memberikan dampak yang cukup baik bagi BRI sendiri, terutamnya terpeliharanya pangsa pasar yang loyal sehingga berdampak pada peningkatan DPK BRI kedepan. Adanya proses sinergitas yang saling menguntungkan ini (simbiotic mutualism approach) tentu diharapkan akan menjadi alternaitif yang baik dalam menunjang perekonomian daerah khususnya di NTB



Sebagai salah satu sektor yang diharapkan untuk mempu memperkuat  perekonomian. BRI tentu tidak bisa berjalan sendiri tanpa melakukan sinergitas yang kuat dengan lembaga-lembaga lainnya. Seperti Pemerintah (goverment), Universitas (Akademisi), dan pihak pebisnis (Business). Maka dari itu perlu adanya penanaman peran yang cukup baik untuk bisa ikut andil dalam ketiga sektor tersebut (A-B-G Perspective). Akademisi berperan sebagai pemasok knowledge dan pengembang teknologi, bisnis atau pihak industri berperan sebagai lokasi dan pengguna teknologi, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator yang memungkinkan interaksi antara pengembang teknologi dan pengguna teknologi. Dalam kenyataan yang terjadi di Indonesia, pernah adanya implementasi model Triple helix (sinergitas hanya pada ketiga sektor :pemerintah, akademis, bisnis) di negara kita banyak mengalami hambatan, dimana telah diidentifikasi beberapa persoalan utama yang mendasari terjadinya hambatan tersebut di antaranya adalah keberadaan dan peran lembaga intermediasi sangat minim, padahal kita ketahui bersama bahwa perannya sangat vital, yaitu memfasilitasi dan sebagai penghubung antara pengembang teknologi (akademisi) dengan pengguna teknologi (industri/bisnis). Oleh karena itu, peran dari lembaga perbangkan mutlak dilakukan
Namun tidak bisa dipungkiri, menjalin dan menyeimbangkan peran perbangkan dari ketiga pihak yaitu akademisi, pemerintah dan pebisnis ini bukanlah hal mudah. Diperlukan upaya yang berkesinambungan dan dinamis, sehingga setiap pihak diharapkan selalu open-minded dan berusaha melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Ketiga pihak tidak dapat bergerak sendiri, oleh karenanya diperlukan kerjasama yang sinergis dan seimbang

Kesimpulan

Singkatnya, UMKM adalah salah satu motor pengerak ekonomi di NTB. UMKM penting dilindungi dan dikembangkan lebih besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penguatan UMKM mutlak dilakukan sebelum diberlakukannya AEC 2015. Kita ingin melihat UMKM NTB mampu menjadi tuan di negeri sendiri dan menjadi tamu terhormat di negeri orang. Dalam penguatan UMKM tersebut, pihak perbangkan memegang peranan vital dalam mendukung kelangsungan UMKM, utamanya dalam penyaluran dana sebagai stimulus dalam operasionalnya. Namun selain itu juga perbankan diharapkan tidak hanya memberikan intensif dalam kucuran dana, namun juga memberikan inovasi educasi atau pelatihan terhadap UMKM dalam bersaing dalam tataran global nantinya. Inovasi-inovasi ini dapat berjalan dengan baik, manakali BRI mampu menempatkan perannya pada ketiga sektor penting seperti Pemerintah (goverment), Universitas (Akademisi), dan pelaku bisnis (Business).

MENEROPONG POTENSI WISATA SYARIAH NTB (Juara II Lomba Essay Himpunan Mahasiswa Jurusan IESP FEB Univ.Mataram)




Belakangan ini berbagai wacana tentang kekompetitifan perekonomian suatu daerah, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus-menerus didengungkan di berbagai tempat. Tidak hanya muncul dalam pemberitaan media, melainkan dapat terlihat dari banyaknya agenda seminar serta diskusi formal ataupun non-formal yang tidak bosan-bosannya mengangkat tema perekonomian NTB itu sendiri. Jika melihat trend Mutakhir perekonomian saat ini, memang tidak bisa dipungkiri jika persoalan perekonomian NTB menjadi isu krusial yang patut muncul kepermukaan. Tersebab masuknya Indonesia dalam sebuah perguliaran kebijakan antara negara-negara yang tergabung dalam suatu komunitas yang kita sebut dengan MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean. Dalam pelibatan ini tentu saja, NTB sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan negara Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, harus bersedia menghadapi perhelatan perekonomian tersebut. Oleh karenanya, hal tersebut memang terdengar logis diperbincangkan walaupun tidak sedikit memunculkan kontroversial. 

Dalam pengimplementasian MEA nanti yang digadang-gadang akan melakukan peliberalisasian perdagangan, terkadang tidak sedikit memunculkan suatu kekhawatiran di berbagai kalangan. Kekhawatiran ini muncul karena melihat adanya “Bayangan suram” yang akan menimpa NTB jika terus berada pada perhelatan MEA tersebut. Tidak sedikit kita saksikan banyak pihak secara tidak sadar terlalu lebuy menyingkapinya dengan dalil yang berlebihan, dan tidak sedikit pula yang mengkambinghitamkannya sebagai sebuah kebijakan yang salah diterapkan, belum tepat dilakukan, atau tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Padahal dengan adanya pengungkapan berlebihan tersebut secara implisit menunjukkan ketidaksiapan serta lemahnya kekompetitifan NTB sendiri. Dan tentu saja dalam jangka panjang, sedikit tidak akan menanamkan stigma pesimis pada masyarakat NTB untuk tidak percaya lagi pada potensi yang dimiliki. 

Menjadikan MEA Sebagai Peluang 

Memang harus kita amini bahwa, semua daerah di Indonesia, termasuk NTB sendiri sejak dulu sudah terlalu kerepotan menangkis serangan produk negara luar, apalagi jika MEA telah dimulai, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Berbagai regulasipun juga sudah sering kita saksikan marak bermunculan guna menangkis serangan tersebut. Belum lagi lagu lama mengenai infrastruktur di beberapa tempat yang kurang memadai dan di bagian lain Bumi Gora yang masih menyedihkan dan menyanyat hati. 

Namun seharusnya kita tetap optimis, ada serbuan asing yang kian menggembirakan, bentuknya adalah serbuan wisatawan asing yang terus meningkat sepanjang tahun mengunjungi daerah tercinta kita ini. Jika membuka data statistik Secara kumulatif, selama Januari–Desember 2013, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 8,80 juta kunjungan, yang berarti meningkat 9,42 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2012. Kenaikan jumlah kunjungan wisman ini terjadi di sebagian besar pintu masuk utama, dengan persentase kenaikan tertinggi tercatat di pintu masuk Bandara Internasional Lombok (BIL), Nusa Tenggara Barat sebesar 137,08 persen, diikuti Bandara Adi Sucipto, DI Yogyakarta 45,98 persen, dan Minangkabau, Sumatera Barat 34,69 persen. Sementara itu, jumlah.kunjungan wisman yang mengalami penurunan terjadi di enam pintu masuk dengan penurunan tertinggi di Bandara Adi Sumarmo, Jawa Tengah sebesar 17,93 persen, dan terendah di Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta 1,42 persen ( Berita Resmi Statistik No. 12/02/Th. XVII, 3 Februari 2014) 

Maka jika menengok data tersebut seharusnya dapat mengubah persepsi kita bahwa MEA tidak hanya akan menjadi tantangan, melainkan akan menjadi peluang besar bagi NTB dalam meningkatkan eksistensinya di pasar dunia terutamanya melalui sektor pariwisata. Keoptimisan ini juga sering kali dilontarkan oleh TGH.Zainul madji MA yang sekaligus menjabat sebagai gubernur NTB sampai sekarang ini. Sebagai seorang nomor satu di NTB, beliau menjelaskan bahwa, sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang terbesar kedua pembentukan PDRB Provinsi NTB, dalam bentuk jasa, perdagangan, hotel, dan restoran (www.balipost.com). Yang terpenting sekarang adalah bagaimana NTB sendiri berusaha untuk terus kreatif meracik segala potensi pariwisata yang ada, menjadi sebuah tawaran yang menggiurkan di pasaran internasional. Sehingga masyarakat dunia tidak hanya mengenal Indonesia melalui pariwisata Bali saja, melainkan ada sebuah daerah yang bernama NTB yang masih perawan, dan memang pantas menjadi salah satu daftar tujuan yang menggiurkan. 

Potensi Wisata Syariah NTB 

Sampai sekarang mungkin tidak semua kita tahu, bahwa NTB adalah salah satu daerah yang memiliki ragam potensi wisata syariah yang sangat besar dan lengkap. Pernyataan ini bukan sekedar retorika belaka, namun kenyataan obyektif telah memperlihatkan bahwa wilayah yang super mungil ini dipenuhi oleh kekayaan sumber daya alam dan ragam budaya yang cukup melimpah. Kenyataan ini juga dipertegas oleh Dirjen MICE dan minat khusus, Rizky Handayani, yang mewakili Kemenparekraf RI usai membuka seminar World Islamic Travel Mart (WITM) di Jakarta menjelaskan, ada 12 Provinsi yang berpeluang menjadi contoh destinasi wisata syari'ah yaitu Aceh, Banten, Yogyakarta, Bali, Sumatra Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan NTB (Liputan6.com). 

Terhamparnya panorama alam yang indah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi seperti Gunung rinjani, potensi pesantren dan kultur masyarakat NTB yang agamis, ekspresi seni budaya yang kaya dan beragam, letak geografis yang strategis dan kondisi iklim yang relatif baik sepanjang tahun untuk kegiatan wisata sudah seharusnya dinilai sebagai modal utama NTB dalam membangun wisata syariah. Selain itu juga karena belum tersentuhnya dengan maksimal pasar wisata Timur Tengah, sehingga menjadi peluang bagi NTB untuk mengelola wisata syariahnya. 

Konsep wisata Syariah ini pun sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mengintroduksi konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan kode etik pariwisata dunia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai–nilai lokal. Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa: “Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip: a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.” 

Sejalan dengan Undang-undang tersebut, maka sudah seyogyanya konsep wisata syariah ini diterapkan oleh NTB sebagai penyokong perekonomiannya, selain karena komponen wisatanya yang terpenuhi juga karena kondisi budaya masyarakatnya yang kerap kali diasosiasikan sebagai masyarakat yang kental akan nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan. Ini sejalan dengan tokoh Resource Based View, yaitu Barney (1986), yang mengemukakan bahwa budaya sebagai sebuah sumber daya bisa menjadi sumber keunggulan bersaing bagi perusahaan. Dalam hal ini NTB sudah seharusnya menyelaraskan budaya daerah dengan pilihan strategi pembangunan perekonomiannya. 

Jika wisata syariah ini benar-benar diterapkan di NTB, menurut penulis setidaknya akan berimplikasi positif terhadap beberapa komponen perekonomian NTB sendiri yang sekaligus akan menjadi sumbu perekonomian dalam menghadapi MEA 2015 nanti. :Implikasi positif itu antara lain 

 1. Adanya Diversifikasi Produk Lokal NTB 

Sampai sekarang telah sering kita mendengar beberapa produk unggulan NTB yang akan dipersaingkan ketika MEA dimulai. Namun tentu saja keberadaan produk yang sudah ada belum cukup melayani konsumen dengan tingkat selera yang tinggi dan beragam. Maka diperlukan keberagaman produk untuk memenuhi selera konsumen yang tinggi dan beragam tersebut guna memanjakan para konsumen sehingga tetap betah di NTB. Oleh karena itu, penerapan wisata Syariah yang memiliki karakteristik produk dan jasa yang bersifat universal menjadi salah satu solusi dalam memberikan kontribusi untuk memacu para pelaku usaha di NTB dalam menyediakan berbagai produk yang beragam dan memenuhi selera. Dengan konsep wisata syariah ini akan memberikan kesempatan para pelaku usaha pariwisata untuk menyesuaikan atau mengaplikasikan konsep keberagaman serta nilai-nilai etika masyarakat NTB pada produk dan jasa usahanya sehingga dapat memperluas pasar tanpa meninggalkan pelanggan yang sudah dimilikinya. Produk, jasa, objek dan tujuan wisata dalam Pariwisata Syariah ini pada dasarnya sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika Pariwisata Syariah. Artinya, Pariwisata Syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi (religious tourism) saja, tetapi juga mencakup berbagai jenis wisata lain seperti wisata spiritual (spiritual tourism), wisata budaya (cultural tourism), wisata sosial (social tourism), wisata liburan (holiday tourism), wisata ekonomi (economic tourism) dan wisata politik (politic tourism). 

 2. Terserapnya Sumber Daya Lokal 

Dengan potensi kekayaan alam, Perkembangan wisata syariah yang menjadi suatu destinasi akan berpengaruh pada semua aspek pendukung majunya daerah pariwisata, tak terkecuali Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin berkembangannya daerah pariwisata akan semakin banyak SDM yang dibutuhkan. Dengan kata lain efek dari berkembanganya pariwisata akan secara langsung dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat sekitar destinasi wisata. Keberadaan Universitas-universitas di NTB sebagai rahim lahirnya sumber daya insani mungkin sampai sekarang ini masih membuka program studi pariwisata yang masih bersifat umum. Maka dengan pemberlakuan wisata syariah ini akan memberikan peluang universitas tersebut membuka program baru yang lebih spesifik sehingga penyerapan tenaga insani yang lebih besar pada bidang tersebut bisa dimungkinkan. Oleh karena itu, secara kasat mata dan kuantitas memang tidak bisa dipungkiri bahwa efek perkembangan pariwisata mampu memberi dampak positif, mengurangi pengangguran yang selama ini menjadi permasalahan bangsa. 

 3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelestarian Objek 

Wisata dan Lingkungan Sekitar Salah satu permasalahan yang sering terjadi di NTB adalah minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya melestarikan segala objek yang telah disediakan di NTB. Melalui wisata syariah sebagai sistem industri, dinilai dapat memberikan peluang kepada masyarakat NTB untuk berpartisipasi. Selain itu wisata ini concern terhadap pelestarian obyek karena obyek merupakan komponen utamanya. Pilihan bentuk pemanfaatan ini juga dapat membantu menyentuh masalah yang berkaitan dengan perilaku masyarakat, yaitu perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian objek wisata. Dengan kondisi seperti itu, perilaku partisipatif dapat diharapkan muncul. Dengan partisipasi pula masyarakat akan menjadi pemeran utamanya. Karena sudah sepatutnya pariwisata di NTB ini sepenuhnya “dimainkan” oleh rakyat, karena unsur-unsur yang ada di dalamnya seperti hotel, restoran, transportasi, cinderamata dan sebagainya selalu terkait dan bahkan memiliki ketergantungan pada produk dan jasa ekonomi rakyat. 

 Jadi jelas, bahwa nilai manfaat berkorelasi positif terhadap keamanan situs arkeologi. Berkaitan dengan hal tersebut, pariwisata akan menjadi pilihan bentuk pemanfaatan Industri pariwisata dengan karakteristik yang unik dirasa cukup memberikan peluang pemanfaatan situs secara berkelanjutan karena salah satu ciri utamanya adalah menjaga keawetan (konservasi) daya tarik. 

 Sebagai penutup, penulis berharap dengan melihat potensi yang dimiliki NTB tersebut dapat meningkatkan keoptimisan bagi kita semua untuk bisa meningkatkan eksistensi NTB melalui potensi yang dimiliki dan tentu saja hal ini membutuhkan dukungan yang kuat dari semua elemen di NTB, bukan hanya pemerintah melainkan masyarakat, pelaku usaha, serta semua universitas dapat mengambil peran masing-masing dalam pendukungan program tersebut. Sebaliknya, program ini akan sulit dicapai jika salah satu komponen terkait tidak supporting terhadap program tersebut. Untuk itu, sosialisasi dan standarisasi Parwisata Syariah menjadi langkah pertama yang sangat penting dilakukan, mulai dari produk seperti hotel, restoran, spa, biro perjalanan wisata dan sebagainya, sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi ujung tombak pelayanan wisata syariah seperti para tour guide dan customer service di hotel, dan promosi NTB sebagai destinasi wisata syariah yang ramah, aman dan nyaman bagi wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Jika program sudah dikeluarkan oleh pemerintah, layanan sudah disiapkan oleh pelaku usaha, SDM sudah disiapkan perguruan tinggi atau universitas, maka masyarakat yang berada di sekitar lokasi wisata yang notabene adalah tuan rumah juga harus mendapat pelatihan dan wawasan yang memadai. Hal ini agar program Pariwisata Syariah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar zona wisata syariah.